Penyelenggaraan Public Hearing Standar Pelayanan Publik BSIP Sulawesi Barat Berjalan Lancar
Halo Sobat Malaqbi, BSIP Sulawesi Barat sukses menyelenggarakan public hearing mengenai Standar Pelayanan Publik secara hybrid. Kegitan public hearing ini merupakan salah satu Rangkaian acara dari Gebyar Agrostandar dalam memperingati HUT ke-1 BSIP Kementan. Acara yang berlangsung pada hari Selasa, 19 September 2023 di Tenda Utama Gebyar Agrostandar BSIP Sulawesi Barat dan melalui zoom meeting ini mendapat sambutan luar biasa dari berbagai pihak yang menandai komitmen tinggi dalam meningkatkan layanan publik.
Pada kegiatan public hearing, diawali oleh arahan dari Ka. Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan yang diwakili oleh Sari. Selanjutnya penyampaian materi oleh Nirwanah Natsir (Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat tentang Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik dan Religius Heryanto (Sub. Koord. KSPP BSIP Sulawesi Barat) tentang Standar Pelayanan Publik BSIP Sulawesi Barat. Pada paparannya, Religius Heryanto menjelaskan bahwa BSIP Sulawesi Barat memiliki dua bentuk layanan yakni 1) Layanan pendampingan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan 2) Layanan pengelolaan produk instrument hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi.
Public hearing ini merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik yang ada di BSIP Sulawesi Barat. Acara yang dihadiri oleh Perwakilan Biro OK Kementan, Perwakilan BBSIP, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat, Karantina Pertanian Kelas II Mamuju, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat dan Stakeholder terkait ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan masukan, saran, dan kritik terkait dengan Standar Pelayanan Publik yang telah disusun oleh BSIP Sulawesi Barat. Hal ini menunjukkan transparansi dan keterbukaan BSIP Sulawesi Barat dalam mengembangkan layanan publik yang lebih baik.
Hasil dari public hearing ini akan menjadi dasar untuk merevisi dan memperbaiki Standar Pelayanan Publik BSIP Sulawesi Barat. Dengan melibatkan masyarakat secara luas, Sulawesi Barat menunjukkan komitmennya untuk memberikan layanan publik yang lebih baik, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan stakeholder. Semua pihak berharap bahwa implementasi Standar Pelayanan Publik yang baru akan meningkatkan kualitas hidup dan kepuasan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat. Public hearing ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan antara BSIP Sulawesi Barat, Intansi terkait, dan pengguna layanan BSIP Sulawesi Barat.