PPID Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat

Kementerian Pertanian Republik Indonesia

PPID Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat

BPSIP Sulawesi Barat Hadiri Acara BWS Sulawesi III Palu




Mamuju-Pembahasan Draft Laporan Antara: Penyusunan Penilaian Kinerja AKNOP Embung Air Baku Provinsi Sulawesi Barat, Penyusunan Pemutakhiran dan Pelaksanaan RAAT Lingkup DAS WS Kalukku-Karama, Updating Pelaksanaan PAKSI (Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi) Daerah Irigasi Kewenangan Pusat D.I. Maloso, dan Penyusunan Penilaian Kinerja dan Penyusunan AKNOP (Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan) D.I. Maloso dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR di Hotel Grand Mamuju, Sulawesi Barat. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, yang dihadiri oleh peserta dari instansi terkait termasuk BSIP Sulawesi Barat yang dihadiri oleh salah satu staf Penyuluh Pertanian (Marthen P. Sirappa), Akademisi, Konsultan Individu, PPK, dan Ketua Komunitas Peduli Sungai Mandar.

Acara dipimpin langsung oleh Kepala Satker OP Sumber Daya Air II Sulawesi Barat, H. Muhammad, S.E., S.ST., M.T. Dalam arahannya disampaikan bahwa kegiatan ini merupakan hal yang pertama kali dilakukan di Sulawesi Barat, dan mengingat pentingnya dilakukan sebagai dasar untuk penyusunan kegiatan selanjutnya. Karena itu beliau berharap nantinya masukan dari stake holder sangat diperlukan dalam upaya perbaikan kedepannya. Selanjutnya Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu, Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T. dalam sambutan dan arahannya secara daring menyampaikan bahwa penilaian kinerja AKNOP dan PAKSI D.I. Maloso sangat penting untuk dilakukan sebagai dasar dalam penyusunan program untuk tahun berikutnya. Karena itu, masukan dari para stakeholder, baik peserta daring maupun luring sangat diperlukan untuk perbaikan penyusunan laporan.
 
Pemaparan draft laporan antara dari ke empat Konsultan Individu (KI) dilakukan secara paralel dan setelah itu baru dilakukan sesi diskusi. Dalam paparan salah satu narasumber disampaikan bahwa penilaian kinerja embung berdasarkan prosedur meliputi Kinerja Fisik, Kinerja Operasi dan Layanan, Kinerja Sistem Kemanan dan Lingkungan, dan Kinerja Kelembagaan. Dari hasil penilaian diperoleh bahwa, poin penting yang menjadi permasalahan utama adalah dari kinerja kelembagaan, yang meliputi pengelola embung, sumber daya manusia, dokumen OP dan sapras pendukung OP. Dari keempat faktor penilaian kinerja embung, faktor Kinerja Kelembagaan memberikan nilai terburuk, disusul Kinerja Operasi dan Layanan, sedangkan Kinerja Fisik dan Kinerja Sistem Keamanan dan Lingkungan tergolong cukup. Karena itu faktor penting dalam perbaikan kinerja dalam penyusunan AKNOP ke depan adalah peningkatan pengelola dan SDM dari Kinerja Kelembagaan sehingga penilaian kinerja berada pada kategori baik (80-100). SDM sebagai salah satu komponen dalam Kinerja Kelembagaan memegang peranan penting dalam kinerja irigasi.
 
Faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam meningkatkan kinerja adalah dukungan anggaran mengingat wilayah layanan D.I. Maloso yang cukup luas, yaitu 12.585 ha bahkan dalam evaluasi sudah lebih dari 12.585 ha. Kepala Satker OP Sumber Daya Air II Sulawesi Barat menyampaikan bahwa ke depan akan terus dilakukan perbaikan dalam penyusunan penilaian kinerja dan penyusunan AKNOP embung, pemutakhiran dan pelaksanaan RAAT, dan pelaksanaan PAKSI Daerah Irigasi dengan masukan dari stakeholder terkait.